Top Artikel


  1. Dukung Penurunan Stunting, Pemerintah Desa Jatiten

    JATITENGAH – (10/06/2026) Pemerintah Desa Jatitengah menggelar forum koordinasi kedinasan "Rembug Stunting" guna .. ..

    10 Jun 2026 Straw Hat
  2. Satu Buku, Sejuta Harapan! Ayo

    Satu Buku, Sejuta Harapan! Ayo Dukung Perpustakaan Tunas Jati!

    JATITENGAH – (09/06/2026) Halo warga .. ..

    09 Jun 2026 Straw Hat
  3. Penyaluran BLT DD Bulan April dan Mei Tahun 2026

    JATITENGAH - (18/05/2026) Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 : Komitmen Desa untuk Kesejahteraan .. ..

    18 May 2026 Straw Hat
  4. Waspada! Modus Penipuan Identitas Kependudukan Dig

    JATITENGAH - (04/05/2026) Waspada! Modus Penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan .. ..

    04 May 2026 Straw Hat
  5. Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 : Komitmen Des

    JATITENGAH - (17/04/2026) Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 : Komitmen Desa untuk Kesejahteraan .. ..

    17 Apr 2026 Straw Hat
  6.  
 
Share
Straw Hat | 10 Nov 2025

Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Untuk Pemerintah Desa Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

Senin, 10 November 2025 Pemerintah Desa Jatitengah melaksanakan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa bersam Inspektorat Kabupaten Blitar yang diselenggarakan di Hotel Grand Mansion Kota Blitar. Berikut merupakan parameter penilaian monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Blitar :

  1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMDesa/Siskeudes
  2. Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa
  3. Kesesuaian Silpa di BKU vs LRA vs RKD sesuai atau tidak
  4. Besaran Silpa (tanpa Silpa BK) di atas 100 jt atau tidak
  5. Bendahara masih memegang Kas Tunai atau tidak per 31 Desember
  6. Besaran Pajak Yang Dipungut Dan Disetor
  7. Kelengkapan Pekerjaan Fisik (RAB,Gambar, Foto dan BAST)
  8. Kelengkapan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
  9. BUMDes
  10. Pemberdayaan Sudah Dianggarkan Yang Berorientasi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Dasar Hukum :  

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU 3 tahun 2024 ,

2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah;

5. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 74 Ayat (3): Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa  yang  dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota

6. Peraturan Bupati Blitar nomor 54 tahun 2019 tengang Pengelolaan Keuangan